Sengketa Lahan Kodanad, Nasib Dua Dusun Jadi Sorotan

Sengketa Lahan Kodanad, Nasib Dua Dusun Jadi Sorotan

Bagikan:

Pembatasan jalan yang melintasi perkebunan pribadi Kodanad menyulitkan warga mengakses rumah sakit, sekolah, dan pusat ekonomi sehingga pengambilalihan lahan oleh pemerintah kini diperjuangkan melalui Pengadilan Tinggi Kerala.

KERALA – Keterbatasan akses jalan yang dialami warga dua dusun di Distrik Idukki, Negara Bagian Kerala, India, mendorong persoalan kepemilikan lahan perkebunan Kodanad dibawa ke Pengadilan Tinggi Kerala. Warga meminta pemerintah mengambil alih lahan yang menjadi satu-satunya akses penghubung menuju kawasan permukiman mereka agar mobilitas dan pelayanan dasar tidak terus terhambat.

Persoalan tersebut mencuat setelah pemilik perkebunan Kodanad membatasi penggunaan jalan yang melintasi tanah pribadi mereka. Akibatnya, masyarakat menghadapi kesulitan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan ekonomi.

Melalui gugatan kepentingan publik (Public Interest Litigation/PIL), seorang warga setempat meminta Pengadilan Tinggi Kerala memerintahkan pemerintah negara bagian mengakuisisi lahan tersebut. Langkah itu diharapkan dapat mengubah status jalan pribadi menjadi akses publik yang dapat digunakan masyarakat tanpa pembatasan.

Keterbatasan akses paling dirasakan ketika warga membutuhkan layanan darurat. Ambulans dilaporkan tidak dapat melintasi jalan secara leluasa karena status kepemilikan pribadi dan pembatasan yang diberlakukan pemilik perkebunan. Dalam kondisi tertentu, warga terpaksa menggunakan tandu atau kendaraan kecil untuk membawa pasien menuju fasilitas kesehatan.

Dampak serupa juga dialami anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah. Saat musim hujan, kondisi jalan yang berlumpur semakin menyulitkan perjalanan warga, terutama kelompok lanjut usia.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut akses transportasi, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan. Keterisolasian wilayah membuat distribusi barang, kegiatan pertanian, serta akses menuju pasar menjadi terbatas.

Di sisi lain, pemilik perkebunan mempertahankan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Mereka mengklaim lahan itu merupakan properti pribadi yang secara sah berada dalam penguasaan mereka. Dengan demikian, sengketa ini mempertemukan kepentingan perlindungan hak milik dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang vital.

Gugatan warga meminta negara mengambil peran melalui mekanisme pengadaan tanah dengan tetap memperhatikan prosedur hukum dan pemberian kompensasi kepada pemilik lahan. Pengadaan tersebut mencakup identifikasi bidang tanah, penilaian ganti rugi, serta proses administrasi sebelum lahan dapat digunakan sebagai fasilitas publik.

Kasus Kodanad juga menyoroti persoalan konektivitas wilayah pedesaan di India. Pembangunan infrastruktur jalan utama belum tentu menjamin seluruh masyarakat memiliki akses memadai menuju pusat pelayanan, terutama ketika jalur penghubung terakhir masih berada di atas tanah pribadi.

Jika pemerintah mengambil alih lahan tersebut, masyarakat berharap akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi dapat dibuka secara lebih layak. Perkara ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah Kerala dalam menyeimbangkan perlindungan hak kepemilikan tanah dengan kepentingan publik, sebagaimana diberitakan The Hindu, Senin (16/11/2026). []

Redaksi 03

Bagikan:
Hotnews Internasional Sengketa