JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka kemungkinan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya setelah muncul berbagai perkembangan hukum dan dinamika ketatanegaraan yang mengemuka dalam proses uji materi di…
JAKARTA - Penggunaan sejumlah frasa dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian terkait tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan pesantren. Pandangan tersebut mengemuka dalam sidang uji materi UU Pesantren…
JAKARTA - Perdebatan mengenai mekanisme izin Ketua Mahkamah Agung (MA) sebelum penangkapan atau penahanan hakim kembali mengemuka dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di…
JAKARTA - Perdebatan mengenai penempatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam anggaran pendidikan kembali mengemuka dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (TA) 2026…
JAKARTA - Permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan fokus pada tuntutan kepastian hukum terkait jangka waktu dan mekanisme penyelesaian…
JAKARTA - Desakan agar negara memberikan kepastian penghasilan yang layak bagi dosen mengemuka dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/06/2026). Dua ahli yang…
JAKARTA - Proses uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Mahkamah Konstitusi (MK) belum memasuki tahap pemeriksaan ahli setelah pihak Pemohon meminta penundaan penyampaian keterangan dalam sidang yang digelar Senin (22/06/2026).…
© Copyright 2022 PT Media Rempanga Eksekutor Keadilan | Design & develop by AmpleThemes
