JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kali ini menyasar Pasal 603 dan Pasal 604 yang mengatur tindak pidana korupsi.…
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak keuangan pejabat negara melalui revisi undang-undang paling lambat dua tahun ke depan. Langkah ini dinilai penting untuk…
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota lembaga tinggi negara, termasuk terkait uang pensiun anggota DPR, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat.…
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan uji materiil yang diajukan Roy Suryo bersama Rismon Hasiholan dan Tifa tidak dapat diterima. Majelis hakim menilai permohonan tersebut tidak memiliki kejelasan sehingga dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau…
JAKARTA — Upaya hukum untuk membuka ruang pencatatan pernikahan beda agama kembali menemui jalan buntu di Mahkamah Konstitusi. Lembaga penjaga konstitusi itu menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi yang diajukan terkait aturan administrasi kependudukan,…
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pengucapan putusan atas permohonan uji materi Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur soal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Permohonan ini diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan,…
JAKARTA — Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) memproses dugaan pelanggaran etik dalam pencalonan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan peran MKD sebagai penjaga akuntabilitas etik wakil rakyat. Proses tersebut dilakukan meskipun tidak terdapat…
© Copyright 2022 PT Media Rempanga Eksekutor Keadilan | Design & develop by AmpleThemes
