Donald Trump membuka kemungkinan pengerahan kekuatan militer terhadap Kuba sebelum masa jabatannya berakhir, di tengah meningkatnya ketegangan hubungan Amerika Serikat dengan Iran.
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka peluang penggunaan kekuatan militer terhadap Kuba sebelum masa jabatannya berakhir. Pernyataan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan meluasnya konfrontasi Washington dengan negara-negara yang selama ini berseberangan dengan kebijakan pemerintahannya.
Trump menyampaikan sikap tersebut dalam wawancara radio bersama Hugh Hewitt. Ia mengaku ingin menyelesaikan persoalan Kuba sebelum meninggalkan Gedung Putih dan menyebut Menteri Luar Negeri Marco Rubio berpotensi terlibat dalam langkah tersebut.
Dalam wawancara itu, Trump menyinggung latar belakang keluarga Rubio yang berasal dari Kuba. Ia juga menggambarkan Kuba sebagai negara yang gagal dan mengaku terus memantau perkembangan situasi di negara kepulauan Karibia tersebut.
Keinginan Trump turut dikaitkan dengan dukungan politik warga keturunan Kuba-Amerika di Florida. Ia mengklaim memperoleh 94 persen suara dari kelompok pemilih tersebut dan menjadikan dukungan itu sebagai salah satu alasan untuk mengambil tindakan terhadap pemerintah Kuba.
“Saya ingin bisa melakukannya. Saya memenangkan 94% suara warga Kuba di Florida, dan saya rasa saya jauh lebih populer sekarang dibandingkan saat itu. Terus terang, saya ingin melakukannya demi rakyat, demi warga Kuba yang datang ke Amerika setelah diperlakukan dengan sangat buruk,” ujar Trump.
Pernyataan tersebut semakin mengundang perhatian ketika pewawancara menanyakan kemungkinan operasi militer terbatas selama satu pekan. Trump tidak menutup kemungkinan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan opsi pengerahan kekuatan militer.
“Saya bersedia, saya tentu akan mempertimbangkan hal itu, ya,” ujar Trump, sebagaimana dilansir Investor Daily, Jumat, (13/11/2026).
Pernyataan Trump menambah ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, terutama karena Washington juga tengah menghadapi ketegangan berkepanjangan dengan Iran. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Kuba berpotensi menjadi agenda geopolitik lain yang mendapat perhatian serius pemerintahan Trump.
Hubungan AS dan Kuba telah lama berada dalam ketegangan sejak Revolusi Kuba pada 1959 membawa pemerintahan komunis berkuasa. Washington kemudian memberlakukan embargo ekonomi terhadap Havana. Di bawah kepemimpinan Trump, sejumlah kebijakan pelonggaran hubungan yang sebelumnya diterapkan pemerintahan terdahulu kembali dibatalkan.
Di sisi lain, konflik dengan Iran turut memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintahan Trump. Pada Kamis, 12 November 2026, Trump mengumumkan melalui platform Truth Social bahwa dirinya memerintahkan Wakil Presiden (Wapres) JD Vance menghentikan perundingan diplomatik dengan Iran.
Vance yang sebelumnya memimpin delegasi AS dalam pembicaraan mengenai gencatan senjata dan program nuklir Iran, selanjutnya diminta memusatkan perhatian pada penyelidikan dugaan kecurangan pemilu di wilayah yang dipimpin Partai Demokrat.
Trump menilai Washington tidak lagi membutuhkan kesepakatan dengan Teheran. Ia bahkan mengklaim AS telah menguasai ratusan miliar dolar dan Selat Hormuz.
“Kita tidak membutuhkan kesepakatan dengan Iran. Masa-masa itu sudah lama berlalu. Kita sudah menguasai uang mereka, ratusan miliar dolar, dan kita menguasai selat mereka!” tulis Trump.
Keputusan menghentikan perundingan tersebut dilaporkan memicu gejolak pasar keuangan. Harga minyak dunia melonjak, sementara indeks saham melemah akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Kondisi itu menunjukkan bahwa keputusan Washington dalam menghadapi konflik internasional turut membawa konsekuensi terhadap stabilitas ekonomi global.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya menyampaikan kepada para menteri luar negeri Kelompok Tujuh (G7) di Paris bahwa Trump memilih strategi mengisolasi pemerintahan Iran. Washington tidak melanjutkan serangan militer berskala besar, tetapi juga tidak mengejar penyelesaian melalui jalur diplomatik.
Rubio bahkan mengkritik usulan gencatan senjata Iran sebagai sesuatu yang “keterlaluan, konyol, dan sama sekali tidak realistis”.
Sementara itu, dampak konflik Iran turut menjadi persoalan politik domestik AS. Kenaikan harga bahan bakar dan tekanan ekonomi dinilai menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu, yang menyebabkan partai tersebut kehilangan kendali atas Kongres.
JD Vance sebelumnya juga mengaitkan kekalahan partainya dengan perang Iran. Dalam unggahan di platform X, ia secara terbuka menyinggung konsekuensi politik dari konflik tersebut.
“Alasan kita kalah adalah perang. Jika Anda ingin berargumen hal itu sepadan, bahwa kehilangan kendali atas Senat selama enam tahun ke depan adalah harga yang pantas, silakan saja. Berargumenlah bahwa itu biaya yang layak dibayar.
Setuju atau tidak, setidaknya itu jujur. Namun, semua orang tahu mengapa kita kalah,” tulis Vance.
Meski menghadapi tekanan politik dan ekonomi akibat konflik Iran, Trump tetap membela kebijakan pemerintahannya. Kini, pernyataannya mengenai kemungkinan operasi militer terhadap Kuba menambah perhatian terhadap arah kebijakan Washington di kawasan Karibia.
Belum ada kepastian mengenai bentuk, waktu, maupun keputusan resmi terkait operasi militer tersebut. Namun, keterbukaan Trump mempertimbangkan pengerahan kekuatan bersenjata menunjukkan bahwa hubungan AS dan Kuba berpotensi memasuki babak baru yang dapat memengaruhi stabilitas kawasan serta hubungan internasional. []
Redaksi 03