Bantuan Rp10 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kutai Kartanegara masih menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebelum dapat direalisasikan, sementara musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga awal November.
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah memperoleh bantuan Rp10 miliar dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan Karhutla. Namun, dana tersebut belum dapat langsung digunakan karena masih menunggu pengesahan APBD Perubahan Kukar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono yang juga ex officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar mengatakan anggaran tersebut telah dimasukkan dalam batang tubuh APBD Perubahan dan usulan pemanfaatannya telah melalui proses verifikasi. Hal itu disampaikannya sebagaimana diberitakan Prokal, Rabu, (23/09/2026).
“Ada, kita dapat Rp10 miliar, dan itu proses perjalanan penganggarannya sudah kita masukkan dalam batang tubuh APBD Perubahan,” ungkapnya.
Menurut Sunggono, dana tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai kebutuhan selama penanganan dan rehabilitasi Karhutla. Penggunaannya dapat mencakup kebutuhan infrastruktur maupun perlengkapan yang diperlukan petugas di lapangan.
“Peruntukannya itu sebenarnya di situ pemenuhan, itu maksudnya mulai dari penanganan, rehabilitasi, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan,” paparnya.
Kebutuhan tersebut antara lain pengadaan selang, kendaraan, bahan bakar, serta konsumsi selama proses penanganan Karhutla berlangsung.
“Misalnya ya bisa saja beli selang, bisa saja beli mobil, bisa saja untuk apa namanya beli kebutuhan bahan bakar dan lain-lain. Konsumsi, boleh,” sambung Sunggono.
Ketersediaan anggaran menjadi bagian penting dalam penanganan karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga awal November. Kondisi tersebut membuat upaya pengendalian Karhutla tetap perlu dilakukan meskipun jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Kukar mulai berkurang.
Sunggono mengatakan penurunan hotspot berjalan seiring dengan membaiknya koordinasi antarpihak dalam penanganan Karhutla.
“Penanganan terus dilakukan hingga titik-titik hotspot-nya sudah semakin banyak berkurang. Sudah sangat banyak, sangat banyak berkurang,” kata Sunggono.
Koordinasi tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Karhutla bersama lintas sektor dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang berada di lapangan.
“Semakin lama semakin baik koordinasi penanganannya, baik antara kami di Satgas atau juga dengan lintas sektoral dan juga CSR yang ada di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, perkiraan cuaca masih menjadi pertimbangan dalam penanganan Karhutla. Sunggono menyebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan baru mulai turun pada awal November.
“Kalau lihat dari ramalan BMKG, awal hujan itu baru diperkirakan di awal November, baru mulai,” jelasnya.
Karena itu, dana Rp10 miliar tersebut diproyeksikan mendukung kebutuhan penanganan hingga anggaran dapat direalisasikan. Sunggono memastikan seluruh proses penganggaran telah diverifikasi dan tinggal menunggu pengesahan APBD Perubahan.
“Sudah kita verifikasi. Tinggal menunggu setelah pengesahan APBD Perubahan ini bisa langsung kita eksekusi untuk direalisasikan,” tandasnya. []
Redaksi08.