Saksi Bantah Aliran Dana, Dakwaan TPPU Febrie Adriansyah Disorot

Saksi Bantah Aliran Dana, Dakwaan TPPU Febrie Adriansyah Disorot

Bagikan:

Pengamat hukum pidana menilai bantahan saksi kunci mengenai aliran dana kepada Febrie Adriansyah menjadi tantangan bagi jaksa untuk membuktikan keterlibatan terdakwa melalui bukti forensik dan mata rantai transaksi yang sah.

JAKARTA – Pembuktian aliran dana menjadi tantangan penting bagi jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pasalnya, saksi kunci Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho mengakui adanya transaksi puluhan miliar rupiah, tetapi membantah uang tersebut mengalir kepada terdakwa.

Keterangan Ferry dalam persidangan dinilai berpotensi mempersulit pembuktian hubungan antara transaksi keuangan dan keterlibatan Febrie. Pengamat hukum pidana Fajar Trio menilai, penuntut umum harus mampu menunjukkan bukti yang secara jelas menghubungkan transaksi di tingkat perantara dengan terdakwa.

Sebagaimana diberitakan SindoNews, Rabu (04/11/2026), Fajar menjelaskan bahwa pengakuan saksi mengenai penguasaan dana, disertai bantahan adanya aliran uang kepada terdakwa, menimbulkan tantangan pembuktian bagi JPU.

“Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi dari pihak ketiga yang mengakui penguasaan dana tetapi memutus mata rantai aliran uang ke tangan terdakwa memberikan beban pembuktian ganda bagi JPU. Penuntut umum tidak cukup hanya membuktikan adanya transaksi di tingkat perantara, melainkan wajib menghadirkan alat bukti petunjuk yang valid secara linier,” kata Fajar melalui keterangannya, Rabu (04/11/2026).

Menurut Fajar, perkara tersebut memperlihatkan kompleksitas pembuktian kejahatan kerah putih (white-collar crime). Dalam perkara semacam ini, keberadaan transaksi keuangan maupun hubungan antara sejumlah pihak tidak serta-merta membuktikan keterlibatan pidana seseorang.

Ia menilai JPU membutuhkan dukungan bukti ilmiah untuk menguji hubungan transaksi keuangan yang terjadi serta membantah kemungkinan bahwa hubungan antarpihak hanya bersifat keperdataan.

“Tanpa adanya instrumen pembuktian ilmiah, seperti audit forensik keuangan yang mampu menembus lapis perantara atau rekaman penyadapan yang sah (legal interception), dalih hubungan keperdataan yang disampaikan saksi di persidangan akan sangat sulit dipatahkan oleh JPU,” ujarnya.

Fajar juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menurutnya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena memiliki hubungan dengan pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.

“Prinsip pertanggungjawaban personal dan asas kesalahan (mens rea) sangat dikedepankan. Seseorang tidak boleh dipidana hanya atas dasar asumsi atau berada dalam lingkaran relasi tertentu tanpa terbuktinya perbuatan nyata dan niat jahat yang melibatkan terdakwa secara langsung,” tuturnya.

Ia memperkirakan, kekuatan dakwaan akan sangat bergantung pada kemampuan JPU membuktikan hubungan sebab-akibat (causal nexus) antara Febrie dan barang bukti aliran dana hingga seluruh agenda pembuktian berakhir.

“Apabila JPU gagal menghadirkan mata rantai kausalitas yang sah di persidangan, maka penerapan asas in dubio pro reo—di mana keraguan harus diputus untuk keuntungan terdakwa—berpotensi besar menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam putusan akhir,” pungkasnya.

Dengan demikian, pembuktian melalui penelusuran transaksi keuangan, audit forensik, dan alat bukti yang sah menjadi faktor penting dalam menentukan kekuatan perkara tersebut. Majelis hakim nantinya akan menilai seluruh fakta persidangan sebelum mengambil keputusan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. []

Redaksi 03

Bagikan:
Hotnews Hukum Nasional