Jepang menegaskan komitmen untuk mempertahankan komunikasi diplomatik dengan Rusia di tengah sengketa kepulauan dan memburuknya hubungan sejak perang Rusia-Ukraina pada 2022.
TOKYO – Jepang membuka peluang untuk mempertahankan komunikasi diplomatik dengan Rusia meskipun hubungan kedua negara masih terhambat sengketa wilayah dan dampak perang Rusia-Ukraina. Komitmen tersebut disampaikan pemerintah Jepang pada 19 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan 70 tahun deklarasi bersama yang menjadi dasar normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.
Juru bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, menegaskan bahwa komunikasi dengan Moskow tetap diperlukan untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan hubungan bilateral.
“Bahkan di tengah sulitnya hubungan Jepang-Rusia saat ini, kami akan terus menjalin komunikasi yang diperlukan dengan pihak Rusia dan berupaya mengatasi kebuntuan yang ada,” kata Kihara kepada wartawan di Tokyo, sebagaimana diberitakan Kyodo News, Senin (19/10/2026).
Salah satu persoalan utama yang belum terselesaikan adalah sengketa kepemilikan sejumlah pulau di dekat Hokkaido, Jepang. Wilayah tersebut mencakup Iturup, Kunashiri, Shikotan, serta kelompok pulau Habomai yang menjadi sumber perbedaan klaim antara Tokyo dan Moskow.
Jepang menyebut kawasan itu sebagai Wilayah Utara (Northern Territories) dan menilai Uni Soviet merebutnya secara ilegal setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II pada 15 Agustus 1945. Sebaliknya, Rusia menganggap pengambilalihan wilayah tersebut sah dan memasukkannya ke dalam wilayah Kepulauan Kuril Selatan.
Perselisihan tersebut telah menghambat kedua negara mencapai kesepakatan perjanjian damai secara resmi sejak berakhirnya Perang Dunia II. Meskipun hubungan diplomatik dinormalisasi melalui deklarasi bersama yang ditandatangani pada 19 Oktober 1956, sengketa teritorial tetap menjadi penghalang utama bagi pemulihan hubungan secara menyeluruh.
Situasi semakin rumit sejak Rusia memulai perang terhadap Ukraina pada Februari 2022. Jepang kemudian bergabung dengan negara-negara Barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, yang turut memperburuk hubungan bilateral.
Peringatan tujuh dekade deklarasi bersama tersebut menjadi momentum bagi Jepang untuk kembali menegaskan pentingnya jalur komunikasi diplomatik. Namun, upaya mengatasi kebuntuan diperkirakan tetap menghadapi tantangan selama kedua negara belum menemukan titik temu mengenai status pulau-pulau yang disengketakan.
Keberlanjutan dialog diharapkan dapat membuka ruang bagi penyelesaian perbedaan secara diplomatik, meskipun belum ada kepastian mengenai waktu tercapainya kesepakatan wilayah maupun perjanjian damai resmi. []
Redaksi 03