DPR Siap Revisi UU Hak Keuangan Pejabat Usai Putusan MK
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak keuangan pejabat negara melalui revisi undang-undang paling lambat dua tahun ke depan. Langkah ini dinilai penting untuk…







